Ini Pola Korupsi Baru yang Berpotensi Muncul Akibat Pilkada Tak Langsung

Jakarta, Viaberita.com – Polemik perubahan sistem Pilkada langsung menjadi Pilkada tak langsung terus mendapat sorotan dari banyak kalangan, tidak terkecuali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK khawatir jika sistem baru ini jadi terealisasi, akan bermunculan pola – pola korupsi baru di kalangan anggota legislatif.

Terkait pola – pola korupsi baru yang sangat riskan terjadi akibat Pilkada tidak langsung, berikut yang dikawatirkan KPK:

  1. ‘Pemerasan’ Terhadap Kepala Daerah oleh Anggota DPRD

Jika benar sistem Pilkada tak langsung dilaksanakan maka secara otomatis suara rakyat akan diwakili oleh suara anggota DPRD. Dengan demikian ditakutkan akan terjadi proses tawar menawar antara DPRD dengan Kepala Daerah. Dimana dalam posisi ini tentu DPRD sedikit lebih diunggulkan.

Oleh sebab itu ketika kelak pemerintahan telah resmi berjalan, anggota DPRD akan dengan mudahnya meminta dana dengan berbagai dalih, salah satunya tentu untuk memuluskan program yang disusun. Kepala Daerah yang kemungkinan merasa ‘berhutang budi’ pada saat proses Pilkada bukan tidak mungkin akan terpojokkan dan tidak kuasa mengelak permintaan anggota DPRD.

“Pilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan korupsi demokrasi. Walaupun dengan dalih apapun. Kepala daerah terpilih potensial ATM anggota DPRD setempat. Anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya,” kata Busyro

  1. Segitiga Suap antara DPRD-Kepala Daerah-Pengusaha

Kekawatiran kedua dari KPK ini jauh lebih besar dari pada yang pertama. Jika dengan sistem Pilkada langsung potensi suap hanya akan terjadi oleh perusahaan swasta ke kepala daerah dalam perurusan izin, beda halnya dengan sistem Pilkada tak langsung. Dengan sistem yang melibatkan anggota DPRD sebagai pihak paling menentukan, bukan tidak mungkin rantai suap akan berkembang dari yang awalnya hanya Perusahaan-kepala daerah menjadi perusahaan-kepala daerah-DRPD.

Hal ini sebagaimana yang dikhawatirkan KPK. “Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD,” ujar Busyro.

You must be logged in to post a comment Login