Sekjen PPP sebut Pilkada Tak Langsung sebagai ‘Kekalahan’ Koalisi Jokowi-JK

Sekjen PPP Romahurmuziy

Jakarta, Viaberita.com – Undang – Undang baru terkait pelaksanaan Pilkada telah secara resmi disahkan oleh DPR RI. Dengan disahkannya undang – undang ini Indonesia akan meninggalkan sistem Pilkada langsung dan menggantinya dengan sistem Pilkada melalui DPRD.

Disahkannya UU Pilkada ini sontak menuai banyak komentar dari sejumlah elit politik. Salah satunya datang dari Sekjen PPP Romahurmuziy yang menilai hal ini sebagai sebuah ‘kekalahan’ bagi Koalisi Jokowi-JK.

“‎Ada tiga kelemahan vital di tubuh partai pengusung Jokowi-JK yang mengakibatkan waktu tinggal 4 hari mereka belum mampu bentuk koalisi efektif di parlemen. Satu, mereka nggak memiliki pemahaman komando tunggal. Sebenernya yang tanggung jawab dalam pembentukan koalisi itu siapa? Apakah di Megawati, di Jokowi-JK atau di siapa? Kan tidak jelas,” ujar Romi di sela – sela Rapat Pleno PPP di Balai ‎Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Romi melanjutkan, kelemahan kedua dari koalisi Jokowi-JK adalah tidak adanya pendelegasian lobi ke kubu koalisi Merah Putih. “Kalau bicara komunikasi politik pasti ada insentifnya. Insentif politik yang ditawarkan pengusung Jokowi JK nggak ada sampai hari ini. Sehingga mereka membayangkan untuk bisa melakukan pembentukan koalisi mayoritas masih sangat kecil kemungkinannya,” jelasnya.

Romi juga menilai kegagalan Koalisi Jokowi-JK untuk memenangkan sistem Pilkada langsung dalam sidang paripurna menjadi salah satu bentuk kekalahan yang menunjukkan betapa rapuhnya koalisi ini pada tingkat Parlemen.

“‎Tadi malam menunjukkan kekalahan koalisi Jokowi-JK yang nggak mampu menghimpun koalisi mayoritas‎,” pungkasnya.

You must be logged in to post a comment Login