Soal UU Pilkada, Jokowi: Kok Saya Harus Tanda Tangan? Ikut Saja Tidak

Joko Widodo

Jakarta, Viaberita.com – UU Pilkada yang telah resmi disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih saja mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menandatangani UU Pilkada tersebut. Terkait dengan saran ini, apa tanggapan Jokowi?

Ditemui awak media di Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kakarta Pusat, Selasa (30/09/2014) siang tadi Jokowi memberikan tanggapannya terkait saran Yusril. “Tetap berlaku nggak? Apa gunanya tidak ditandatangani kalau tetap berlaku juga?” kata Jokowi yang justru balik bertanya.

“Kok saya harus tanda tangan? Ikut saja tidak, ngajukan tidak. Kok saya harus tanda tangan? Jangan nyuruh-nyuruh saya lho ya. Terus kamu minta saya nyuruh tanda tangan, mau tidak?” imbuh Jokowi.

Sebelumnya, Presiden SBY disela – sela kunjungan kerjanya di Jepang menyempatkan diri untuk bertemu dan berdiskusi dengan Yusril. Dari hasil pertemuan tersebut, Yusril berkesimpulan bahwa baik presiden SBY maupun presiden terpilih Jokowi, tak perlu menandatangani UU Pilkada. Bahkan, lebih lanjut Yusril mengatakan Jokowi bisa mengembalikan UU tersebut ke DPR untuk dibahas kembali setelah Ia resmi dilantik menjadi RI 1.

“Saran saya SBY tidak usah tanda tangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir,” ujar Yusril via akun twitternya, Senin (29/9/2014).

“Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut,” lanjut Yusril.

“Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi,” terangnya.

You must be logged in to post a comment Login