Kemendagri dan Kemenkeu Langgar Larangan Jokowi Gelar Rapat di Hotel

Kemendagri dan Kemenkeu Langgar Larangan Jokowi Gelar Rapat di Hotel

Jakarta, Viaberita.com – Instruksi yang di beberkan oleh Presiden Joko Widodo kepada kementerian/lembaga negara dan pemerintahan daerah untuk tidak menggelar rapat yang dilaksanakan di hotel. Namun istruksi tersebut masih disusun aturannya belum dilaksanakan.

Hotel yang dipilih untuk menggelar rapat untuk membahas klarfikiasi data SPM di lakukan oleh Dirjen Otonomi Daerah(Otda) Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jendral(Itjen) Kementerian Keuangan diadakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa(11/11/2014).

Penggunaan Hotel untuk menyelenggarakan rapat tersebut sebenarnya dilakukan sebelum muncul instruksi tersebut. Salah satu staf Dirjen Otda, Ladu menjelaskan hal tersebut. Hotel di sewa sebelum instruk keluar. Sehingga apabila rapat dibatalkan maka akan mengalami kerugian. Pasalnya hotel sudah di kontrak jauh hari sebelu instruksi larangan menggelar rapat di hotel itu keluar.

“Kita sudah sign kontrak dengan hotel, apabila kita batalkan maka kena pinalti dong, ini rapat yang terakhir di hotel,” jelas Ladu.

Di hotel tersebut tempat yang di pesan terdapat 3 ruangan di Hotel Mercure untuk rapat pimpinan(Rapim) di ruang Teluk Jakarta, Pulai Putri 2 dan Pulau Nirwana.

Yuddy Chrisnandi yang selaku Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa PNS tidak boleh lagi mengadakan kegiatan yang dilangsungkan di Hotel. Karena hal tersebut sesuai dengan instruksi yang di berlakukan oleh Presiden Jokow dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Surat edaran juga sudah disebarkan oleh pihak aparatur negara kepada seluruh PNS di Kementerian gar tidak mengguakan fasilitas lain selain fasilitas negara yang sudah disiapkan untuk melaksanakan kegiatan.

You must be logged in to post a comment Login