Penyebab Demo Buruh, PP Pengupahan Yang Tidak Pro Rakyat

Viaberita.com – Demo Buruh melakukan demo terkait peraturan pemerintah mengenai pengupahan buruh. PP yang di tanda tangani oleh presiden jokowi dianggap tidak pro terhadap nasib para pekerja.

Peraturan pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang dijadikan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2016. ini dianggap bertentangan dengan (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Dalam PP No. 78 Tahun 2015 tersebut menyebutkan:

Besaran upah pada tahun tertentu dihitung berdasarkan formula: Upah minimum tahun sebelumnya +[upah minimum tahun sebelumnya x (inflasi tahun sebelumnya + pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya)]

Penetapan UMP berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tidak lagi melibatkan buruh dan pengusaha melainkan hanya di pengaruhi oleh kondisi ekonomi negeri, hal ini menjadi sangat mencekik rakyat kecil karena upah buruh akan naik paling tinggi 10% dalam periode yang lama.

Serikat buruh mengaku kesal terhadap keputusan pemerintah dalam pengaturan besaran UMP. Sedangkan (UU) No. 13 Tahun 2003 sebelumnya mengatur tentang besaran UMP berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh dan pemerintah yang dilakukan oleh kepala daerah.

Hingga pada akhirnya ribuan buruh melakukan unjuk rasa dalam menolak PP pengupahan yang dinilai semakin menindas nasib buruh. Sejak Rabu, 28 Oktober 2015 hingga jumat 30 Oktober 2015, para buruh masih melakukan demonstrasi di depan istana merdeka, jakarta.

Pihak buruh meminta pemerintah untuk mebatalkan formulasi tersebut dan kembali menggunakan mekanisme pengupahan yang melibatkan pemerintah, perwakilan buruh dan pengusaha.

Demonstrasi di depan istana melibatkan 10.000 pekerja dari jawa barat, jawa tengah dan DKI jakarta.

You must be logged in to post a comment Login